Jakarta – Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton mendapat protes keras dari pelaku pertanian. Rencana itu bukan hanya bakal membuat harga beras di tingkat petani jatuh, namun juga lebih buruk lagi, yakni kemungkinan tidak terserap di tengah masuknya musim panen saat ini.
Pasalnya, saat ini petani sudah akan menghadapi momen panen musim tanam I (MT I) yang biasanya lebih banyak menghasilkan jika membandingkan dengan MT II.
“2-3 minggu lagi April awal sudah panen, misal di Indramayu. Bahkan sebagian wilayah sudah panen yang nanam duluan, Bojonegoro, Ngawi, sebagian di wilayah agak selatan udah mulai panen,” kata Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah kepada CNBC Indonesia, Senin (8/3/21).
Ketika momen ini, stok akan lebih banyak dari waktu normal. Namun memang tidak semua dalam kondisi baik, ada sebagian hasil panen yang memiliki kandungan air lebih banyak. Alhasil, harga bisa terkerek turun.
“Kandungan air di gabah tingi. Kalau nggak ada cara pengeringan yang baik, kualitas beras turun. Kasus kemarin di Ngawi dan Bojonegoro harganya Rp. 3.800/Kg tapi tengkulak jarang yang mau beli karena tinggi kadar airnya. Kan ada prediksi April awal masih ada hujan tinggi. Kalau terjadi, ketika panen raya harga bisa diprediksi seperti tahun-tahun lalu itu turun. Sekarang Rp. 3.800/Kg padahal HPP GKP (harga pembelian pemerintah gabah kering panen) Rp. 4.200/Kg,” jelasnya.
Kejadian itu seharusnya bisa ada antisipasi sejak awal. Negara seharusnya bisa memberikan fasilitas yang bisa melindungi hasil panen petani tersebut, baik melalui anggaran maupun kebijakan. Salah satunya rencana kebijakan impor yang membuat harga beras di tingkat petani makin ambrol.
“Harus dihitung betul-betul, kalau alasannya menjaga stok, apa bijak mengumumkan impor jelang panen raya? Apa bijak juga ambil impor sebagai jalan keluar dengan dalih jaga stok?” kata Said.
Sebelumnya pemerintah mengumumkan soal penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton termasuk melalui impor dalam waktu dekat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.
“Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton,” ujarnya.
Alokasi penyediaan dari impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni sampai September 2021.
Sementara itu Menteri Perdagangan M Lutfi mengungkapkan untuk masalah beras sudah ditentukan oleh Menko Bidang Perekonomian. Impor beras ini akan digunakan sebagai iron stock atau barang yang disimpan di Bulog sebagai cadangan dan selalu ada.
“Jadi tidak bisa dipengaruhi panen atau apapun karena ini dipakai untuk iron stock, sudah disepakati dan diperintahkan. Waktu, tempat, dan harga ada di tangan saya,” jelasnya dikutip dari detikcom. (hoi/hoi)
sumber : CNBC Indonesia
