Foto : Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto Mengatakan Bahwa Upah Nominal Buruh Tani Mengalami Kenaikan 0,46% Pada Bulan Januari 2021.
Pilarpertanian – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan upah buruh tani pada Januari 2021 dibandingkan Desember 2020. Peningkatan terjadi baik untuk upah nominal maupun upah riil.
“Upah nominal mengalami kenaikan 0,46 persen, sedangkan upah riil kenaikannya cenderung flat yaitu 0,01 persen,” ungkap Kepala BPS, Suhariyanto di Konferensi Pers, Jakarta, Senin (15/02/2021) siang.
Upah nominal buruh tani Januari 2021 senilai Rp. 56.276 meningkat dibandingkan Desember 2020 senilai Rp. 55.921. Sementara upah riil bulan ini senilai Rp. 52.331 meningkat dari Rp. 52.338.
Persentase kenaikan upah yang didapatkan oleh buruh tani masih di atas upah buruh bangunan. Suhariyanto bahkan menuturkan upah riil buruh bangunan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Januari 2021 naik 0,10 persen dibanding Desember 2020, yaitu dari Rp. 90.816,00 menjadi Rp. 90.907,00 per hari. Sementara upah riil mengalami penurunan sebesar 0,16 persen,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, BPS merilis data kemiskinan yang dikumpulkan pada September 2020. Persentase penduduk miskin sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019.
Tapi Suhariyanto menyebutkan bila membandingkan dengan simulasi tingkat kemiskinan yang dilakukan berbagai lembaga, tingkat kemiskinannya tidak sedalam yang diduga.
“Bisa dicontohkan, Bank Dunia pernah membuat simulasi jika tidak ada bantuan, maka kemiskinan bisa meningkat 10,7 hingga 11,6 persen. Hasil BPS menunjukkan tingkat kemiskinan memang ada kenaikan. Tapi kenaikan bulan September 2021 sebesar 0,97 persen ini masih di bawah prediksi berbagai pihak,” tutur Suhariyanto.
Lebih lanjut, Suhariyanto menyebutkan peningkatan tingkat perkotaan naik sebesar 1,32 persen dibandingkan September 2019. Sementara peningkatan tingkat kemiskinan di desa lebih rendah, yaitu 0,6 persen. “Bantuan sosial pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sangat membantu penduduk, terutama lapis bawah,” jelasnya.(PW)
