Jakarta – Bareskrim Polri menindaklanjuti permintaan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan tentang pemberantasan mafia pelabuhan. Bareskrim tengah menyusun petunjuk arah bagi anggota untuk menjalankan tugas.
“Sedang kita susun petunjuk arah (jukrah) ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves,” jelas Kabareskrim Polri, Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., Jumat (12/11/2021)
Kabareskrim memastikan bahwa Polri tidak tinggal diam. Polri terus mengawasi praktik curang yang berdampak pada mahalnya biaya di pelabuhan.
“Tapi, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami (praktik kecurangan),” jelas Jenderal Bintang Tiga tersebut.
Menko Marves menjelaskan bahwa ia muak dengan banyaknya permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri diminta berani tindak tegas mafia yang bermain di pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” jelas Menko Marves tersebut.
Luhut mengatakan sistem pelabuhan di Indonesia belum efisien. Pemerintah saat ini tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.
“Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” ujar Luhut.
Namun, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah pihak-pihak yang bermain di sana. Mafia itu memaksa sistem tetap ribet di saat pemerintah mau ringkas.
Sumber :Tribratanews.polri.go.id
